Pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo menjadi isu hangat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengemukakan pandangannya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026). Pigai menekankan pentingnya perhitungan matang dalam memindahkan satwa langka ini, mengingat dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Relokasi Badak Jawa: Tantangan Konservasi
Relokasi badak jawa bukan sekadar pemindahan fisik. Ini tentang menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih luas. Setiap langkah harus dipertimbangkan dengan seksama, agar tidak merusak habitat asli maupun tempat baru. Dalam rapat tersebut, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap penetapan sebagian kawasan TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
“Hak dasar ini adalah batas substantif tindakan negara,” ujar Rieke. Ia menuntut agar setiap kebijakan berperspektif HAM.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Penetapan WUP dapat mengancam keberadaan flora dan fauna di TNUK. Rieke mendesak adanya penilaian dampak HAM terhadap penerapan WUP di kawasan lindung ini. “WUP itu untuk siapa?” tanyanya, mempertanyakan kepentingan di balik kebijakan tersebut.
Dampak Lingkungan dan Perspektif HAM
Menyikapi hal ini, Pigai mengingatkan bahwa pemindahan badak harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur perizinan yang sesuai. Kepatuhan semata pada aturan tidak bisa menjamin terpenuhinya kewajiban HAM. Ada dimensi hak masyarakat hukum adat yang perlu dihormati.
Pigai juga menyoroti pentingnya pertemuan keluarga korban dan menham. Ini menggambarkan bagaimana pendekatan HAM seharusnya diterapkan secara konsisten dalam berbagai isu nasional.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa alasan utama pemindahan badak jawa?
Pemindahan bertujuan untuk melestarikan populasi dan mencegah kepunahan akibat ancaman habitat asli mereka.
Bagaimana sikap pemerintah terkait WUP di TNUK?
Pemerintah melalui Komisi XIII DPR RI menuntut kajian lebih mendalam terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.
Apa solusi yang ditawarkan Natalius Pigai?
Pigai mendorong perlunya evaluasi prosedur perizinan dan mempertimbangkan perspektif HAM dalam setiap kebijakan relokasi satwa langka.
Baca Juga: Kontroversi Pemindahan Badak Jawa: Perdebatan Antara Ekosistem dan Kepentingan Manusia